Nama :
Dian Permatasari 12214989
Fitri Fauzia 14214317
Nurlia 18214229
Putri Handayani 18214597
Kelas : 1EA07
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering disebut sebagai wakil rakyat, merupakan penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah. Fungsi Wakil Rakyat adalah Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-undang, untuk itu anggota DPR memiliki hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget (anggaran), dan Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, untuk itu anggota DPR diberi hak-hak kontrol khusus. Dan itu semua seharusnya kembali kepada kepentingan masyarakat secara umum, demi kesejahteraan masyarakat.
Dian Permatasari 12214989
Fitri Fauzia 14214317
Nurlia 18214229
Putri Handayani 18214597
Kelas : 1EA07
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering disebut sebagai wakil rakyat, merupakan penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah. Fungsi Wakil Rakyat adalah Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-undang, untuk itu anggota DPR memiliki hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget (anggaran), dan Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, untuk itu anggota DPR diberi hak-hak kontrol khusus. Dan itu semua seharusnya kembali kepada kepentingan masyarakat secara umum, demi kesejahteraan masyarakat.
Wakil rakyat yang merupakan
pembawa amanah rakyat memang harus merakyat, tapi yang terjadi selama ini
adalah wakil rakyat seakan mereka yang strata sosialnya jauh di atas
masyarakat. Keberadaan mereka di kursi DPR dianggap sebagai prestasi kerja,
bukan sebagai amanah, sehingga oriesntasi mereka pun tidak sesuai dengan
harapan masyarakat. DPR hari ini banyak yang kehilangan kepercayaan dari
masyarakat. Mulai dari kelakuan mereka di gedung DPR dan di luar, sampai pada
gaya hidup mereka yang serba mewah. Kemewahan hidup para wakil rakyat saat ini
seakan menjadi identitas para penyambung lidah masyarakat ini.
Orang modern menganggap bahwa
mobil adalah teknologi yang mempermudah kita dalam melaklukan perjalanan dan
mempermudah pekerjaan pastinya. Tapi lambat laun, mobil tidak lagi menjadi
sarana untuk mempermudah pekerjaan, tapi yang terjadi adalah para anggota DPR
terbelenggu dan tidak mendapatkan kebebasan. Mempunyai mobil mewah menjadi
suatu keharusan oleh setiap anggota DPR agar tidak diasingkan oleh keadaan
lingkungan yang serba menggunakan mobil mewah. Tidak mempunyai mobil mewah
tidak lagi berarti pekerjaan mereka akan sedikit terhambat, tapi lebih dari itu
yang terjadi adalah beban pikiran yang luar biasa, dimana perasaan tersaingi
akan muncul. Maka bahasa yang pas adalah anggota DPR harus mempunyai
mobil yang mewah. Padahal tanpa mobilpun pekerjaan mereka bisa jalan.
Data yang dihimpun, kebanyakan
para wakil rakyat itu kerap bolos saat rapat paripurna digelar, terutama sidang
setelah reses, atau menjelang pemilu seperti yang terjadi pada 15 Januari 2014.
Paripurna yang mengagendakan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang
2013–2014 hanya dihadiri 285 dari 560 anggota.
Pemandangan deretan bangku
kosong juga terjadi pada
rapat paripurna pada 18 Februari 2014 yang memiliki agenda cukup padat.
Pertama, pengesahan RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Tak
hanya deretan bangku yang kosong, namun ada beberapa anggota DPR yang sedang
menonton video porno, bahkan tidur.
Dengan alasan gedung yang
sekarang tidak lagi representatif, DPR rencananya akan membangun gedung baru
yang fasilitasnya lebih lengkap dan cenderung mewah, dengan fasilitas seperti tempat
peristirahatan (kamar tidur bagi anggota DPR yang bermalam), spa, pijat,
fitness dan bahkan kolam renang.. Gedung DPR yang baru itu
dikabarkan akan menghabiskan dana sekitar Rp 1,16 Triliun. Namun, mimpi manis
anggota DPR itu tampaknya terganggu, karena rencana yang ternyata belum matang
itu keburu terendus oleh publik. Alhasil kini pimpinan-pimpinan di DPR tampak
sibuk mengklarifikasi soal tersebut, ditengah hujatan dari berbagai elemen
masyarakat. Seakan cuci tangan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dengan
rencana tersebut. Omong kosong, masa pimpinan-pimpinan sampai tidak tahu.
